Memberantas KKN

Oleh: Andryan, SH


Berbicara mengenai korupsi di Indonesia kini bukanlah merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan dan diperdebatkan. Indonesia bahkan sangat identik dengan yang namanya korupsi, untuk itulah maka segala daya dan upaya dilakukan guna memberantas korupsi yang menghambat kemajuan suatu negara. Salah satunya adalah dengan di undangkannya UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adalah dasar hukum itu, maka terbentuklah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan juga Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk memerangi para koruptor di negeri ini.

Akan tetapi, dalam memberantas penghambat pertumbuhan dan kemakmuran rakyat tersebut, seolah kita hanya terpaku terhadap tindakan para koruptor semata dan tidak melihat hal-hal lain yang sama bahayanya dengan pelaku korupsi yang masuk dalam wadah virus KKN, yakni Korupsi, Kolusi, dan Neporisme. Sebagaimana amanah yang dituangkan dalam agenda reformasi, salah satunya bukan hanya memberantas korupsi yang selama ini kita gencar untuk memeranginya, melainkan agenda sesungguhnya yakni memberantas KKN

Memahami Arti KKN

Berbicara mengenai KKN, mungkin timbul di benak kita yakni pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sebab, pemerintahan Soeharto lah yang sangat identik dengan aroma KKN, walaupun orde sebelumnya juga tercium aroma KKN. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa selama ini masyarakat kita hanya melihat segi korupsi sebagai penghambat kemajuan negara, tapi lupa dengan yang namanya kolusi serta nepotisme untuk diperangi secara bersama. Untuk itu, tidak ada salahnya kita kembali memahami arti apa yang dimaksud dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang mana tanpa kita sadari telah menyelimuti masyarakat kita pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya.

Korupsi dalam bahasa latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut www.ti.or.id adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Selain itu terdapat juga beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Kolusi dalam kamus populer yakni sebagai hubungan rahasia, yang mana artinya merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri disaat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi.

Sedangakan Nepotisme dalam kamus populer yakni sikap tindak yang menomorsatukan atau mengutamakan famili atau teman-teman dekat sendirinya saja yang diberikan kedudukan atau jabatan. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori. Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.

Dalam masyarakat kita nepotisme tidak bisa diberantas secara mendalam, sebab tindak nepotisme di republik ini telah mendarah daging layaknya tradisi yang tidak bisa dihilangkan lagi. Sebagai contoh, apabilah seseorang ingin masuk menjadi anggota kepolisian atau TNI, bukan rahasia umum lagi dalam masyarakat kita bahwa disamping harus menembus biaya tertentu juga haruslah mempunyai ikatan/tali persaudaaan dengan para anggota yang telah resmi bergabung agar dapat diterima masuk menjadi anggota pada instansi tersebut. Meskipun pada hakikatnya ada juga yang masuk dengan hasil kerja keras dan kemampuannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Memberantas KKN

Sudah saatnya negara kita secara sungguh-sungguh memberantas para pelaku KKN tanpa pandang bulu. Meskipun bangsa dan negara kita telah menunjukan komitmennya dalam hal memberantas para koruptor, akan tetapi mengenai tindak kolusi dan nepotisme belumlah tersentuh untuk diberantas agar bangsa kita benar-benar bersih dari kejahatan musuh dalam selimut tersebut.

Para pelaku koruptor telah mencuri uang rakyat setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah. Para pelaku kolusi juga telah membawa jalan kearah yang tidak jujur yang pada akhirnya melakukan korupsi, sedangkan para nepotisme membuat persaingan antara warga negara menjadi tidak bersih dan sehat, yang mana pada akhirnya orang-orang yang berkemampuan tidak tersalurkan bakat dan minatnya serta tidak mendapatkan penghargaan dan kedudukan yang layak, dan juga dengan jalan persaingan yang tidak sehat tersebut dapat membawa seseorang ke lembah korupsi.

Korupsi telah membawa kesengsaraan rakyat dan kehancuran negara dengan terhambatnya pembangunan nasional untuk mencapai kehidupan makmur dan sejahtera. Bayangkan saja, apabila para koruptor melarikan uang rakyat triliunan rupiah setiap tahunnya, berapa puluh juta jiwa warga negara kita yang bisa diselamatkan dari ancaman kemiskinan dan kesengsaraan. Tentu kita tidak ingin warga negara kita mengalami ancaman kelaparan, penyakitan, dan kebodohan hanya gara-gara para koruptor. Di sinilah tugas kita secara bersama agar memerangi para pelaku KKN di Indonesia.

Seperti yang telah dilakukukan KPK yang selama ini telah semakin menunjukkan hasil kinerja yang lebih baik dalam membongkar dan menangkap para koruptor. Lalu, bagaimana dengan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Lembaga ini hanya sebagai pelengkap dari amanat UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bebas KKN dan tidak memiliki prestasi seperti KPK.

Jadi, disamping adanya kesadaran diri untuk memberantas KKN disekitar lingkungan kita, haruslah juga didukung lembaga kuat seperti KPK. Saatnya kita mendesak para wakil rakyat yang duduk di senayan (baca:DPR) agar membuat kedudukan terhadap lembaga pemberantas KKN menjadi lebih kuat. Di sinilah komitmen wakil rakyat kita kembali di uji dalam hal memberantas KKN, apakah mendukung agenda reformasi yang telah berumur 10 tahun lebih atau tidak ada kemauan sama sekali untuk merealisasikan amanah reformasi tersebut.