Selasa, 04 Mei 2010

Menggugat Visi dan Misi Para Calon Pemimpin

Sejak tergusurnya tambuk kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, lalu dibuka lembaran baru dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia dengan nama era reformasi. Dalam era saling keterbukaan tersebut, tidak hanya dinikmati seluruh rakyat untuk dapat serta mengkontrol jalannya pemerintahan negara, tapi juga bagi para calon-calon pemimpin bangsa untuk berlomba-lomba menjadi pemimpin pilihan rakyat.


Sekarang dapat kita sebut sebagai era perebutan kursi pemimpin bangsa. Siapa saja dapat menjadi pemimpin, entah itu dengan latar belakang ras, agama, suku, maupun berbagai latar belakang pendidikan sekalipun. Hal ini disebabkan oleh perubahan perundang-undangan kita yang menghendaki para pemimpin negara dan daerah untuk dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung oleh rakyat sungguh menjadi angin segar bagi para calon yang “gila” kedudukan. Padahal banyak di negeri ini para pemimpin yang “gila” kedudukan tersebut tidak diikuti oleh kapasitasnya sebagai pemimpin yang benar-benar dibutuhkan rakyat.


Entah apa yng ada dibenak para calon “gila” kedudukan tersebut, apakah uang yang telah terlintas dipikirannya dengan bergelimang anggaran tetek bengek agar dapat dikorup sebanyak-banyaknya atau hanya untuk mempermainkan rakyat saja agar tetap dan selalu menderita. Hal ini penulis katakan, sebab para calon pemimpin bangsa yang hendak maju menjadi pemimpin negeri dan daerah masih jauh dikatakan sebagai pemimpin yang mumpuni dan layak di sandang sebagai pemimpin.


Pembodohan Publik


Para calon pemimpin yang hendak menjadi pemimpin, tentu dalam upayanya maju dan hendak menarik simpati rakyat, ia mengusung suatu visi dan misi yang sungguh-sungguh membuat rakyat terlena. Mengapa tidak, sungguh tidak asing lagi apabila kita mendengar visi dan misi para calon pemimpin kita yang mengusung “angan-angan” mereka dengan memberikan pendidikan gratis hingga tingkat menengah atas, bahkan ada yang hingga perguruan tinggi, pemberian kesehatan gratis, pemberian kesejahteran berupa subsidi secara langsung tunai, penurunan harga kebutuhan pokok, atau “angan-angan” dengan memberikan pelayanan birokrasi yang tidak terbelilit-belit dan gratis pula, serta pelayanan jamkesmas lainnya. Lalu masihkan kita sebagai rakyat yang dalam hal ini sebagai konstetuen dalam pemberian suara kepada para calon pemimpin tersebut percaya begitu saja dan lantas terlena hinga menjatuhkan pilihan tersebut?


Rakyat tentu telah muak dengan apa yang selalu dijanjikan oleh para pemimpin negeri ini. Pemilihan para pemimpin bangsa secara langsung dapat kita katakan sebagai pembodohan publik. Hal ini tentu beralasan, sebab dari pemilihan pemimpin tertinggi yakni presiden dan wakil presiden. Rakyat saat itu dijanjikan untuk diberikan kehidupan yang sejahtera. Lalu, setelah terpilih dan menduduki kursi yang sangat empuk tersebut, ia lantas lupa dengan apa yang telah dijanjikannya tersebut.


Setelah pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden, lalu ada lagi pemilihan untuk menduduki kursi di Pemerintahan Daerah Tingkat I yang mana kita sebut sebagai pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sebagaimana yang telah kita prediksi sebelumnya, bahwa visi dan misi para calon pemimpin daerah tersebut tidaklah jauh dengan yang yang menjadi visi dan misi presiden dan wakil presiden yakni menjadikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Setelah para gubernur dan wakil gubernur terrsebut menduduki kursi yang empuk itu juga, ia pun lantas lupa dengan apa yang telah mereka janjikan kepada rakyat untuk memberikan kesejateraan kepada rakyatnya.


Setelah pemilihan presiden dan wakil presiden, lalu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ada lagi pemilihan calon pemimpin daerah lainnya, yang mana kita sebut sebagai pemimpin daerah tinggkat II yakni walikota dan wakil waliokota dan/atau bupati dan wakil bupati. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi para pemilihan pemimpin sebelumnya yakni menjadikan rakyat sejahtera. Pemimpin daerah tingat II ini pun menjanjikan pula agar rakyat mendapatkan kesejateraanya tersebut.


Apa yang telah dipertontonkan para pemimpin negeri ini, baik presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati. Memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas serta meningkatkan kesejateraan kepada rakyat sungguh masih menjadi “angan-angan” belaka. Para pemimpin tersebut bahkan telah membuat rakyat semakin bingung dan bodoh. Hal ini karena rakyat telah dipermainkan oleh “ janji-janji” yang tidak pasti.


Sesungguhnya tugas siapakah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, apakah presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, atau walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati?. Bahkan, apabila visi dan misi tersebut tidak terlaksana, lantas pemimpin-pemimpin negeri ini pun saling menyalahkan satu sama lainnya sehingga rakyat seringkali terabaikan.


Dapatkah kita percaya adanya pendidikan gratis yang diikuti dengan kualitas pendidikan pula, padahal potret disekitar kita masih terdapat begitu banyak anak-anak terlantar yang masih tergolong belia?. Lalu, dapatkah kita percaya dengan adanya pelayanan kesehatan gratis nan berkualitas, padahal masih banyak hingga kini rakyat miskin yang hendak berobat ditolak mentah-mentah pihak rumah sakit lantaran tidak dapat membayar uang perobatan. Bahkan, yang lebih menyedihkan lagi, banyak penduduk negeri ini harus merelakan nyawa anggota keluarganya lantaran tidak mampu berobat ke rumah sakit. Apakah pemimpin negeri ini mengetahui atau bahkan tidak ingin tau dengan keadaan rakyatnya?. Sungguh pemimpin yang masih jauh dengan hati nurani dan mempunyai kepekaan sosial.


Melihat rakyatnya menderita yang tak kunjung usai, pemimpin-pemimpin kita dengan gaya dan setelan jas mahal dan ditumpangi oleh mobil mewah yang anggaranya merupakan hasil dari uang rakyat, hanya pintar angan-angan dan janji-janji yang tidak diikuti oleh hasil kerja nyatanya. Sungguh mengiris hati melihat hidup glamor para pemimpin negeri ini disaat itu juga beberapa rakyat kita harus menahan berhari-hari untuk tidak makan dan tidak dapat tidur nyenyak. Lalu, ada juga sebagian rakyat kita harus menahan sakit bahkan ada yang harus mengorbankan nyawanya dikarenakan ketidakmampuan ia membayar uang berobat ke rumah sakit.


Menggugat Visi Para Pemimpin


Pedulikah sebenarnya para pemimpin kita terhadap rakyatnya? Melihat para calon pemimpin negeri ini dalam memberikan visi da misinya sungguh membuat kita terlena, akan tetapi setelah mereka terpilih, visi dan misi tersebut hanya tinggal kenangan saja. Para pemimpin tersebut hanya sibuk mengurus bagaimana caranya agar biaya saat kampanye dan biaya-biaya untuk menjadi pemimpin tersebut dapat segera kembali secepatnya, meskipun dengan berbagai cara mereka tempuh.


Rakyat tentunya haruslah menggugat para pemimpin yang tidak menepati visi dan misinya saat kampanye tersebut. Sebab, rakyat telah banyak dibohongi dan dibodohi dengan visi dan misi para pemimpin yang tentunya tidak bertangungjawab tersebut.

Sejak pelaksanaan pemilihan langsung pemimpin bangsa, rakyat tentu telah pintar dan lebih banyak mengetahui seluk-beluk para calon yang akan menduduki dirinya sebagai pemimpin. Oleh karenanya, rakyat haruslah lebih pintar juga dalam memilih para calon pemimpin bangsa dimasa depan. Rakyat dalam menggugat visi dan misi para calon pemimpin bangsa tersebut, tentunya dengan lebih banyak belajar mengetahui visi dan misi yang lebih realistis untuk dapat di implementasikan secara nyata.


Apabila visi dan misi yang dikampanyekan oleh para calon pemimpin tersebut dapat membuat terlena rakyat, akan tetapi apabila dikemudian hari visi dan misi tersebut sulit dilaksanakan, tentu hanya akan kembali membodohi rakyat. Sebaliknya, sekecil dan sederhana pun visi dan misi yang sangat menyentuh rakyat, tapi dapat di implementasikan. Maka, pemimpin tersebut benar-benar dibutuhkan rakyat. Semoga dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah yang akan digelar dibeberapa daerah dapat melahirkan pemimpin yang amanah, mumpuni, dan dapat dibutuhkan rakyat. Semoga.!!

Kamis, 08 April 2010

Pendidikan Hukum Berbasis Moralitas

Sangat sulit dipungkiri bahwa maraknya kasus korupsi, makelar kasus, mafia pajak, serta berbagai mafia hukum lainnya di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aparatur penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum yang seyogyanya menegakkan panji-panji hukum, justru terlibat dalam skenario yang dapat meluluhlantakkan hukum. Hakim, Pengacara, Jaksa serta Polisi adalah sekumpulan insan-insan dari hukum. Mereka tentu dibentuk menjadi professional hukum agar dapat menegakkan hukum, bukan justru sebaliknya membuat hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Apakah yang salah dengan hukum kita, apakah sistem hukum atau pendidikan hukum yang membentuk professional hukum tersebut telah keluar jalur?


Pendidikan hukum jelas mempunyai porsi dan peran yang sangat vital dalam menjalankan suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan pendidikan hukum itulah maka lahir para pendekar-pendekar hukum. Para pendekar hukum yang dihasilkan melalui proses pendidikan hukum tersebut, tentu bukan saja menjadi bingkai dan fondasi bagi negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara, tapi juga menjadi pergerakan suatu negara menuju kesejahteraan rakyatnya. Akan tetapi, bagaimana jadinya apabila pendidikan hukum tersebut justru melahirkan para pendekar hukum yang bermental korup, abmoral, serta hanya sebagai penguras uang rakyat.


Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul hukum dan perilaku, mengatakan bahwa dalam dunia pendidikan hukum dewasa ini, pendidikan hukum untuk profesi ini mendominasi tipe pembelajaran hukum, sehingga lebih pantas disebut sebagai pendidikan untuk profesi. Para anak didik dipersiapkan sebagai petarung-petarung yang hanya akan bersaing dalam pasar pekerjaan hukum. Bahkan di Amerika Serikat, pendidikan hukum yang demikian itu telah mendapat kritik keras.


Sebagai pendidikan untuk menjadi orang hukum professional, maka seharusnya tidak pantas jika disebut “fakultas hukum”, melainkan “fakultas profesi hukum”. Pendidikan, dalam hal ini pendidikan hukum modern, memang merupakan komponen penting dalam kaitan dengan pembicaraan kita mengenai berhukum dengan cara subtansial ini. Sebagai bagian dari pendidikan modern yang mengejar kompetensi dan professionalitas itu, maka pendidikan hukum pun cendrung mengutamakan pendidikan yang menekankan pada penguasaan dan kompetensi professional.


Pendidikan hukum kini lebih menekankan pada perburuan untuk memiliki kompetensi professional yang tinggi. Tujuan tersebut sesungguhnya bukanlah hal yang buruk, sebab sesuai permintaan konsumen agar dapat bersaing di pasar pekerjaan hukum. Akan tetapi, jika selama ini pendidikan hukum lebih memusatkan perhatian terhadap pendidikan untuk mengejar kompetensi professional, maka hal tersebut tentu dapat mengabaikan dimensi pendidikan hukum untuk menghasilkan manusia berbudi pekerti luhur.


Lebih jauh juga, Satjipto Rahardjo dalam bukunya tersebut, mengutarakan bahwa advokat senior di Amerika Serikat, Gerry Spence mengatakan “sejak para mahasiswa hukum menginjak kakinya di fakultas hukum, maka sejak hari itu pula ia telah dirampas dan ditumpulkan rasa-perasaan kemanusiannya”. Rasa perasaan kemanusian tidak lain adalah perilaku baik, seperti kejujuran, keterbukaan, kemampuan untuk turut merasakan dan mengasihi.


Para professional hukum seperti lawyer yang hanya memikirkan keuntungan sebagai orang-orang yang bekerja dengan orientasi penembak bayaran yang dapat disewa oleh siapa saja asal bayarannya cocok, maka mereka tentu dapat disebut sebagai “pelacur”.

Para aparatur penegak hukum hanya berhukum melalui teks saja tanpa melibatkan perilaku, kaidah serta norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, hukum menjadi tumpul di kalangan para pejabat dan golongan kelas atas, sedangkan untuk para golongan bawah dan orang kecil, hukum seakan bagaikan pedang yang tanpa ampun melibas bagi siapa saja yang melanggarnya.


Pada hakikatnya, hukum adalah sekumpulan peraturan serta kaidah dan norma yang berlaku dimasyarakat, bersifat tegas bagi siapa yang melanggarnya. Beberapa tujuan hukum salah satunya yakni, menegakkan keadilan di masyarakat. Lantas, apa gunanya ada hukum jika keadilan di masyarakat sangat sulit diwujudkan. Salah satu wujud ketidakadilan dalam menerapkan hukum yakni antara kasus korupsi miliaran rupiah dengan pencurian seekor ayam.


Lalu, pada akhirnya kasus pencurian seekor ayam tersebut lebih berat hukumannya ketimbang korupsi miliaran rupiah. Bukan sistem hukum yang salah, melainkan para penegak hukum-lah yang hanya berhukum melalui teks dan tidak mempunyai moralitas dan berbudi pekerti luhur. Mengapa penulis katakan demikian?. Sebab, untuk meringankan kasus korupsi miliaran rupiah yang lebih ringan ketimbang pencurian seekor ayam, aparat penegak hukum turut andil dalam membuat skenario melalui “makelar kasus dan mafia peradilan”. Inilah bentuk bobroknya aparat penegak hukum yang dihasilkan dari proses pendidikan hukum yang hanya mementingkan kompetensi dan profesionalitas ketimbang mengedepankan moralitas dan berbudi pekerti luhur.


Pendidikan Hukum Berbasis Moralitas


Pendidikan hukum perlu didorong untuk menjadi suatu tipe pendidikan yang peka-kemanusiaan, seperti memikirkan dan mengasihi rakyat yang membutuhkan bantuan hukum. Lebih tepatnya, bahwa disamping mengedepankan tipe pendidikan yang berkemanusiaan, juga perlu ditekankan dalam membentuk professional hukum yang mempunyai moralitas dan berbudi pekerti luhur. Para professional hukum tidak hanya memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan atas dirinya saja, tapi juga membuat rakyat mendapatkan keadilan atas tindakannya.


Para professional hukum bukanlah bekerja dengan uang, tapi mereka justru bekerja dengan penuh hati nurani dan moralitas yang tinggi. Seberapa pun bayaran yang mereka dapatkan, mereka harus tetap menegakkan panji keadilan sebagaimana yang menjadi ciri hukum itu sendiri. Hingga kini para professional hukum yang terlibat dalam praktek memalukan seperti korupsi, makelar kasus, serta mafia hukum, beralasan apa yang mereka lakukan tersebut hanya untuk menutupi “urusan dapur”.


Hal tersebut mengingat kecilnya gaji yang mereka dapatkan sebagai aparatur penegak hukum. Jika seperti ini alasan yang mereka utarakan, mengapa mereka justru lebih memilih berkarir di bidang hukum? Bukankah mereka sebelumnya telah mengetahui besaran gaji yang di dapatkan dalam menjadi professional hukum. Apabila mereka ingin lebih mendapatkan gaji yang memadai dan berkecukupan, alangkah lebih bijaknya mereka justru lebih memilih menjadi pedagang yang hanya memikirkan mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa perlu mengedepankan moralitas dan berbudi perkerti luhur.


Para professional hukum lebih dihargai dengan moralitasnya dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Maka sudah sepatutnya-lah pendidikan hukum yang selama ini menjadi urat nadi untuk tegaknya hukum direformasi dan lebih menekankan pendidikan hukum yang berbasis moralitas agar para pendekar hukum yang dihasilkan juga memiliki moralitas dalam menjalankan amanat mulianya.

Khusus bagi negara kita, pendidikan hukum haruslah berorientasi dan bertumpu pada amalan pancasila sebagaimana yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum di republik ini. Apabila pendidikan hukum bertumpu pada pancasila, sudah barang tentu para professional hukum yang dihasilkan dalam pendidikan hukum tersebut memiliki moralitas dan berbudi-pekerti luhur. Kini, sepatutnya-lah pendidikan hukum yang professional perlu di imbangi dengan pendidikan yang membangun manusia Indonesia yang dipenuhi watak-watak manusia yang baik dan luhur serta bermoral agar dalam penegakan hukum tidak terbuai dengan meterialisme. Semoga..!!

Selasa, 30 Maret 2010

Pemilukada Kota Medan: Menyongsong Kampanye Bermartabat

Meskipun putaran kampanye pemilihan calon kepala daerah (pemilukada) kota medan tahun 2010 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU kota medan belum dimulai. Akan tetapi, beberapa waktu yang lalu hingga kini beberapa pasangan calon telah memulai kampanye, baik melalui iklan dan reklame di beberapa sudut jalan kota medan maupun kampanye di berbagai media surat kabar dan elektronik lokal. Para kandidat pemimpin kota medan tersebut telah siap untuk memaparkan visi dan misinya. Tidak hanya itu, untuk menyukseskan ambisinya, tim sukses atau tim pemenangan yang merupakan tokoh dibelakang layar menuju kesuksesan para kandidat telah dibentuk dan dideklarasikan dan mereka pun telah siap tempur menuju pertarungan politik menjadi pemimpin kota medan pada lima tahun mendatang.


Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada saat akan menjelang pemilu, entah itu pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden dan bahkan pemilu kepala daerah, para kandidat berebut untuk mendapatkan perhatian dan hati rakyat sebagai konstituen agar dapat memilihnya dengan menyuguhkan berbagai macam bentuk kampanye. Dalam pesta demokrasi tersebut, sangat disayangkan bahwa masih banyak terdapat para pendukung dan kandidat yang menggelar kampanye hitam (black Campaign). Kampanye dalam bentuk ini dapat diartikan sebagai kampanye kotor dan lebih menitikberatkan pada pembunuhan karakter seseorang calon. Kampanye seperti ini dapat juga memberikan dampak yang buruk dan tidak mendidik kepada rakyat, yang mana kita ketahui bahwa disamping memberikan visi dan misinya, kampanye juga dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat.


Lalu seiring dengan berjalannya waktu, KPU kota medan sebagai pihak penyelenggaraan pemilukada kota medan telah menetapkan sepuluh kandidat pasangan calon walikota medan yang lolos verifikasi dan siap untuk bertarung memperebutkan hati masyarakat kota medan. Kini, kita pun berharap agar kampanye terselubung serta memberikan kesan yang tidak baik kepada rakyat tidak terulang lagi pada pemilukada kota medan tahun ini yang segera dilaksanakan. Akan tetapi, belum lagi dimulainya kampanye untuk para kandidat, masyarakat kembali disunguhi oleh berbagai aksi yang buruk, baik yang dilakukan oleh para kandidat maupun para tim suksesnya. Di mulai dengan aksi kampanye terselubung atau curi start, saling menjelek-jelekkan serta menjatuhkan satu sama lain, dan bahkan ada yang membawa permasalahan suku, agama, dan berbeda corak lainnya.


Kampanye Bermartabat


Sebagai bangsa yang terbentang dalam wadah NKRI, seharusnya para kandidat calon walikota medan, tim sukses, serta para simpatisan dan pendukung menyadari bahwa pemilukada yang kita laksanakan pada setiap lima tahun sekali mempunyai makna yang sangat krusial untuk membangun kota medan sebagai kota yang demokratis sebagaimana yang telah menjadi ciri kota ini. Pemilukada tersebut diadakan tidak lain adalah untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas serta dapat menjadi suri tauladan bagi rakyatnya. Bagaimana jadinya apabila calon yang bakal menjadi pemimpin bangsa kelak tidak memiliki sikap yang patut dijadikan sebagai pemimpin dan teladan bagi rakyatnya.


Kita menyadari betul bahwa untuk menjadi pemimpin bangsa, tidak hanya berkualitas dari segi intelektual, akan tetapi juga harus cerdas dalam segi spritual, emosional, serta fisiktual. Hal inilah yang harus kita sikapi bersama sebagai masyarakat yang menjunjung etika dan moral. Apabila calon pemimpin dapat memenuhi segi-segi tersebut, maka dalam menyampaikan visi dan misinya tentu ia akan sangat jauh dalam tindakan yang tidak terpuji sebagaimana yang telah dipertontonkan kepada kita selama ini.


Kemudian dalam melaksanakan kampanye yang bermartabat, kita menyadari bahwa kampanye merupakan salah satu wadah untuk membangun pendidikan politik di tanah air. Bagaimana jadinya apabila kelak kampanye yang dilaksanakan tersebut terkesan kampanye kotor, maka rakyat pun akan disuguhi oleh pendidikan politik yang kotor pula sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Pendidikan politik yang kotor akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bangsa terutama kepada para calon penerus bangsa dan negara. Politik praktis, politik uang, serta pembunuhan karakter adalah beberapa jenis dari buah hasil pendidikan yang kotor pula dan akan berujung kepada tindakan abmoral, korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindakan yang tidak terpuji lainnya yang dapat manghancurkan pondasi negara yang telah di bangun oleh para perintis kemerdekaan.


Perang “Jargon”


Seperti biasanya juga bahwa para kandidat yang maju untuk pemilukada kota medan selalu menggunakan slogan atau jargon untuk menarik para konstituen. Jargon pada intinya merupakan kosa kata atau slogan, yang mana dengan adanya jargon yang di buat para kandidat tersebut, akan sangat membantu konstituen untuk mengetahui secara gamblang apa yang menjadi visi dan misinya apabila terpilih kelak.


Perang jargon selalu identik dengan perang urat syaraf, yang mana dengan adanya jargon tersebut, otomatis dapat menaikkan pamor mereka sekaligus menjatuhkan para kandidat pesaingnya. Dengan adanya perang jargon tersebut, tidak lantas kampanye yang dibangun oleh para kandidat menggunakan politik kotor, selagi kaidah bahasa yang digunakan dalam jargon tersebut menggunakan bahasa yang santun dan bermartabat. Selama ini, kampanye politik yang dibangun adalah merendahkan visi dan misi kandidat lain dan lebih mengklaim visi dan misinya lah yang terbaik. Padahal sekecil apapun visi dan misinya apabila dapat di implementasikan kelak, maka itulah yang terbaik. Bukan sebaliknya mencanangkan visi dan misi yang besar dan menjanjikan, akan tetapi pada saat ia terpilih sangat sulit untuk dilaksanakan.


Pemilukada yang sukses mengharuskan semua pihak untuk melaksanakan kampanye secara santun dan bermoral. Cara-cara kampanye yang kotor, saling menyerang dan taktik-taktik kotor perlu dijauhi. Melakukan kampanye dengan saling menghormati, dan membebaskan rakyat untuk menentukan pilihannya secara cerdas. Pemilukada harus bermuara pada suatu hal, yakni lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas melalui proses demokratis yang bermoral. Artinya, pemilukada tidak boleh hanya sekedar prosedur formal, yakni tidak boleh melahirkan pemimpin melalui cara-cara yang menghalalkan segala cara.


Pemimpin yang berkualitas tentunya harus diperoleh dengan cara yang juga berkualitas dan bermoral. Pemimpin yang meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara akan menghalalkan kekuasaan itu untuk tujuan-tujuan yang mengingkari cita-cita proklamasi. Sangat penting juga bahwa pemilukada kota medan dapat melahirkan pemimpin yang mampu menjamin masa depan rakyat dengan keadaan yang lebih baik. Semoga pemilukada kota medan tahun ini dapat menjadi tonggak pendidikan politik yang luhur dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya kota medan dan dapat membuat warga kota medan menjadi dewasa dalam berdemokrasi.